 |
| Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Januari 2015. Rapat tersebut membahas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019. TEMPO/Dhemas Reviyanto |
"Kita akan kirimi surat lagi supaya Pemda cabut izin itu," ujar Susi di kantornya, Jumat, 6 Januari 2015.
Izin tambang timah di Bangka Selatan diperoleh dari pemerintah setempat. Pemerintah daerah dinilai tidak pro kepada nelayan karena memberikan izin tersebut. Menurut Susi Kegiatan penambangan timah di laut ini dapat mengancam mata pencaharian nelayan serta merusak sumber daya laut. "Lautnya diaduk mau dapat apa nelayan?," kata Susi.
Susi berharap agar pemerintah daerah dapat bekerja secara koorporatif dengan pemerintah pusat dalam mengatur zona laut lindung. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, Susi mengancam tidak akan mengucurkan dana program bantuan daerah ke Bangka Selatan. Sebab, kata Susi, program kelautan tak sejalan dengan prinsip keberkelanjutan yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
"Kami akan pindahkan ke daerah yang kelautannya lebih berkembang," ujar Susi.
Sebelumnya, pada Desember lalu, Susi telah memberikan surat imbauan kepada pemerintah daerah Bangka Selatan untuk mencabut izin tambang timah PT. SJI. Namun, surat tersebut tak digubris oleh Bupati dan dianggap tak perlu dipatuhi.
sumber : tempo.co
0 comments:
Post a Comment